MEMBEDAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA


MEMBEDAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA
Oleh Adam Nurul Hussein

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang
Politik dan Hukum adalah dua disiplin ilmu yang menjadi kesatuan dalam memberi asumsi untuk mengatur dan menata pemerintahan yang ada di Indonesia. Politik Hukum ini menjadi landasan utama yang dipergunakan oleh pemerintah, untuk menjalankan pranata hukum, guna menyukseskan supremasi hukum dalam rangka mencapai tujuan pembentukan Negara yang berdasarkan keadilan, kemakmuran, kedamaian, dan penuh dengan demokrasi (bersolidaritas).

Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum, diantaranya:
1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik baik yang akan, sedang dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

B. Fokus Bahasan Masalah
Fokus Bahasan Masalah dalam makalah ini, diantaranya:
1. Mengenal Definisi Politik Hukum.
2. Mengetahui Pembagian Hukum.
3. Mengetahui Politik Hukum.
4. Mengetahui Sifat Politik Hukum.
5. Mengetahui Sistem Hukum Nasional.
6. Mengetahui Politik Hukum Lama.
7. Mengetahui Politik Hukum Baru.
8. Mengetahui Unifikasi Jaman Penjajahan Di Hindia Belanda.
9. Mengetahui Unifikasi Masa Indonesia Merdeka.
10. Mengetahui Kodifikasi
11. Mengetahui Uraian Sejarah tentang Politik Hukum.


BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Definisi Politik Hukum
Disini kita akan mengenal Politik Hukum menurut pandangan ahli, dan akhirnya nanti dapat menyimpulkan oleh sendiri. Apa dan Bagaimana Politik Hukum itu? Selamat menyimak!

1. T.M. Radhie
Mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
2. Padmo Wahjono
Mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk .
3. Soedarto
Mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
4. Satjipto Rahardjo
Mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.
5. Sunaryati Hartono
Tidak secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.
6. Abdul Hakim Garuda Nusantara
Mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah suatu negara tertentu yang meliputi pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada, pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.1


7. Moh. Mahfud M.D.
Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut:
a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
b) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland
8. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto
Politik Hukum sebagai kegiatan–kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai–nilai.
9. L. J. Van Apeldorn
Politik hukum sebagai politik perundang–undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan. (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja).2

2.2 Objek Politik Hukum
Obyek yang dipelajari dalam Politik Hukum adalah Hukum-hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau Hukum ini dihubung atau dilawankan dengan Politik.
Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas:
1. Dogmatika Hukum
2. Sejarah Hukum
3. Perbandingan Hukum
4. Politik Hukum
5. Ilmu Hukum Umum

Sedangkan keseluruhan hal diatas diterjemahkan oleh Soeharjo sebagai berikut:
1. Dogmatika Hukum
Memberikan penjelasan mengenai isi (in houd) hukum, makna ketentuan–ketentuan hukum, dan menyusunnya sesuai dengan asas–asas dalam suatu sistem hukum.
2. Sejarah Hukum
Mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang .
3. Ilmu Perbandingan Hukum
Mengadkan perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara, meneliti kesamaan, dan perbedaanya.

4. Politik Hukum
Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan– perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan–kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.

5. Ilmu Hukum Umum
Tidak mempelajari suatu tertib hukum tertentu, tetapi melihat hukum itu sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu Hukum umum berusaha untuk menentukan dasar-dasar pengertian perihal hukum, kewajiban hukum, person atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum dan hubungan hukum. Tanpa pengertian dasar ini tidak mungkin ada hukum dan ilmu hukum.

Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan, maka objek ilmu politik hukum adalah “HUKUM“. Hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang.

Yang dipakai untuk mendekati/mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah.

Penggolongan lap Hukum yang klasik/tradisional dianut dalam tata hukum di Eropa dan tata hukum Hindia Belanda:
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Tata usaha
3. Hukum Perdata
4. Hukum Dagang
5. Hukum Pidana
6. Hukum Acara

Lapangan Hukum Baru :
1. Hukum Perburuhan
2. Hukum Agraria
3. Hukum Ekonoimi
4. Hukum Fiskal



Pembagian Hukum secara tradisional antara lain: Hukum Nasional terbagi mejadi 6 bagian diantaranya:
1. Hukum Tata Negara
2. Hukum adminitrasi Negara
3. Hukum Perdata
4. Hukum Pidana
5. Hukum Acara Perdata
6. Hukum Acara Pidana
7. Hukum Nasional Tradisional.
Mengandung ide , asas, nilai, sumber hukum ketika semua itu dijadikan satu maka disebut kegiatan Politik Hukum Nasional.

2.3 Ruang Gerak Politik Hukum Suatu Negara
Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu. Ada pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bahwa Politik Hukum itu sendiri itu dinamis. Bersama dengan laju perkembangan jaman, maka ruang gerak Politik Hukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat Internasional.
Menurut pendapatnya Sunaryati Hartono, Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihk. Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, maka Politik Hukum Indonesia tidak terlepas pula dari Realita dan politik Hukum Internasional. Kalau kita kaji antara Politik Hukum dan Asas-Asas Hukum maka akan terlihat konsep sebagai berikut:
P Politik Hukum di negara manapun juga termasuk di Indonesia tidak bisa lepas dari asas Hukum. Diantara asas itu terhadap asas yang dijadikan sumber tertib hukum bagi suatu negara.
P Asas hukum yang dijadikan sumber tertib Hukum/dasar Negara disebut: Grund Norm.
P Di Indonesia yang dijadikan dasar negara adalah Pancasila
P Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri; bukan diambil dari hasil perenungan belaka; bukan hal yang sekonyongkonyong masuk kedalam pemikiran masyarakat Indonesia tetapi:
P ada yang bersifat Nasional
P ada yang lebih khusus lagi seperti : kehidupan agama,suku,profesi, dll.
P ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.



2.4 Politik Hukum Kekuasaan Dan Warga Masyarakat
Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara, bangsa dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalm seluruh jenis peraturan perundang–undangan negara.

2.5 Lembaga – Lembaga Yang Berwenang
Montesquieu mengutarakan Trias Politica tentang kkuasaan negara yang terdiri atas 3 ( tiga ) pusat kekuasaan dalam lembaga negara, antara lain :
P Eksekutif
P Legislatif
P Yudikatif

Yang berfungsi sebagai centra–centra kekuasaaan negara yang masing–masing harus dipisahkan. Dalam kaitanya dengan Politik Hukum yang tidak lain tidak bukan adalah penyusunan tertib hukum negara. Maka ketiga lembaga tersebut yang berwenang melakukannya.

2.6 Kerangka Landasan Politik Hukum Di Indonesia
Negara RI lahir dan berdiri tanggal 17 Agustus 1945,proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional (Tatanan Hukum Nasional).

2.7 Munculnya Politik Hukum Di Indonesia
Muncul pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu saat dikumandangkannya Proklamasi, bukan tanggal 18 Agustus 1945 saat mulai berlakunya konstitusi/hukum dasar negara RI.

2.8 Sifat Politik Hukum
Menurut Bagi Manan, seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul: “Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara” bahwa Politik Hukum terdiri dari:
P Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen)
Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia, Politik Hukum tetap antara lain:
P Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.
Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:
P Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas–asasnya)
P Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas–asasnya)
P Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
P Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan, semata–mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
P Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
P Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
P Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
P Politik Hukum yang bersifat temporer
Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

2.9 Cara Yang Digunakan
Di Indonesia cara–cara yang digunakan untuk membentuk politik hukumnya tidak sama dengan cara–cara yang digunakan oleh:
P Negara Kapitalis
P Negara Komunis
P Negara Yang Fanatik Religius
Tetapi menghindari perbedaan – perbedaan yang mencolok dan cara–cara yang ekstrim untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, menolak cara–cara yang dianggap tepat oleh paham:
P Negara Kapitalis
P Negara Komunis
P Negara Yang Fanatik Religius

Ketiga cara ini merupakan cara yang ekstrim:
P Kapitalis
Menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis adalah yanhg paling penting.
P Komunisme
Menganggap bahwa masyarakat yang terpenting diatas segalanya
P Fanatik Religius
Merupakan realita bahwa manusia hidup di dunia ini harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya (survive), maka Politik Hukum kita pasti tidak akan menggunakan cara – cara kapitalis, komunis, dan fanatik religius.

2.10 Sistem Hukum Nasional
Hukum nasional suatu negara merupakan gambaran dasar mengenai tatanan hukum nasional yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Bagi Indonesia , tatanan hukum nasional yang sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dengan pokok–pokoknya sebagai berikut:
P Sumber Dasar Hukum Nasional
Adalah kesadaran atau perasaan hukum masyarakat yang menentukan isi suatu kaedah hukum. Dengan demikian sumber dasar tatanan hukum Indonesia adalah perasaan hukum masyarakat Indonesia yang terjelma dalam pandangan hidup Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Pancasila menjadi sumber hukum (Tap MPRS No. XX/ MPRS / 1966).
P Cita – Cita Hukum Nasional
Dalam penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat pokok–pokok pikiran sebagai berikut:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
P Politik Hukum Nasional
Politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan erat dengan wawasan nasional bidang hukum yakni cara pandang bangsa Indonesia mengenai kebijaksanaan politik yang harus ditempuh dalam rangka pembinaan hukum di Indonesia. Adapun arah kebijaksanaan politik dibidang hukum ditetapkan dalam GBHN. Dalam TAP MPR dibawah ini terdapat politik hukum Indonesia yang menyangkut GBHN, antara lain:
P TAP MPR No. 66 / MPRS / 1960
P TAP MPR No. IV / MPR / 1973
P TAP MPR No. IV / MPR / 1978
P TAP MPR No. II / MPR / 1983
P TAP MPR No. II / MPR / 1988
P TAP MPR No. II / MPR / 1993
P TAP MPR No. X / MPR / 1998
Tentang Pokok – pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara “.
P TAP MPR No. VIII / MPR / 1998
Mencabut TAP MPR No. II / MPR/ 1998
P TAP MPR No. X / MPR / 1998, tentang GBHN
P TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang GBHN 1999 sampai dengan 2004.



2.11 Politik Hukum Lama
Politik Hukum Lama, di jalankan pada masa pemerintahan Hindia, Belanda, diawali sejak kedatangan atau zaman pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan asas Konkosedansi yaitu: menerapakn hubungan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda selain berlaku hukum adat dan Hukum Islam. Sejak pendudukan penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka tidak ada asvikasi hukum. Kalau menang Belanda berupaya untuk melakukan asifikasi (memberlakukan satu hukum untuk seluruh Rakyat di seluruh wilayah negara) tidak berhasil juga.
P Asas Konkordansi
Yaitu pemberlakuan hukum Belanda disebuah wilayah Hindia Belanda.
P Unifikasi Hukum adalah berlakunya suatu hukum di suatu wilayah negara untuk seluruh pasalnya. Kenapa hukum Islam masih berlaku? karena sebagian besar pelakunya adalah beragama Islam. Tetapi masuk terdapat orang-orang Indonesia yang tidak bulat “membela pemikiran barat”. A.c. Hamengku Buwono IX yang tetap mempertahankan Budaya Timur dengan menyatakan: jiwa barat dan timur dapat dilakukan dan bekerja sama secara ekonomomis tanpa harus kehilangan kepadiannya masing-masing. Selama tidak menghambat kemajuan, adat akan tetap menduduki tempat yang utama dalam mator yang kaya dalam tradisi.

Pandangan Politik Hukum Penjajah Belanda Di Hindia Belanda;
1. Secara keseluruhan politik hukum Belanda sama isinya dengan politik hwed untuk tanah atau aja hanya di Hindia Belanda.
2. Pandangan politik Hukum Belanda sama dengan politik umum dan politik hukum dari hampir smua orang Eropa dan orang negara baratt trhadap daerah timur yang mereka jajah.
3. Umumnya daerah yang dapat mereka kuasai; Daerah di Afrika dan Asia.
4. Dikatakan oleh mereka, kebudayaan barat, tinggi, baik, mul;ia,sedangkan kebudayaan timur rendah terbelakang, primitif, sangat bergantung pada alam.
5. Orang yang berpegang pada kebudayaan barat maju sedangkan yang berpegang pada timur ketinggalan zaman.
6. Pendidikan mereka memandang pendidikan asli rendah, pendidikan Islam rendah dapat dilihat pada daerah jajahan Inggris, perancis, Belanda.
7. Usaha penjajah Belanda memaksakan sistem kebudayaan ke Hindia Belanda berhasil sehingga pemikiran sebagian bangsa Indonesia berpihak pada penjajah Belanda atau Barat.
8. Jadi terjadi dikotomi timur dan Barat.



2.12 Unifikasi Jaman Penjajahan Di Hindia Belanda
Terlihat adanya usaha unifikasi melalui tahap tersebut pada masa penjajahan di Hindia Belanda antara lain; dalam bidang hukum dagang dan lalu lintas ekonomi, dengan tujuan utamanya adalah keinginan pemberlakuan hukum Belanda bagi seluruh orang di Hindia Belanda caranya ialah:
1. Memulai memberlakukan peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah Belanda itu untuk orang Belanda dan Eropa sendiri.
2. Kemudian memberlakukan Hukum Belanda pada orang yang menunjukkan dii dengan sukarela kepada hukum Belanda.
3. Selanjutnya baru memberlakukan Hukum Belanda untuk orang yang dipersamakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan orang-orang Belanda.

2.13 Unifikasi Masa Indonesia Merdeka
1. Dizaman Indonesia merdeka maka tahap tertentu seperti diatas tak diperlukan memberlakukan suatu hukum gak tetap untuk yang lain atau menundukkan diri kepada kepada hukum tertentu tidak diperlukan lagi dalam hukum pemerintahan hukum di Indonesia merdeka, teutama dalam tindak hukum lalu lintas ekonomi dan keuangan baik untuk semua bangsa Indonesia sediri apalagi dalam hubungan dengan bangsa lain.
2. Khusus untuk sesama bangsa Indonesia terhadap kemungkinan memberlakukan pertahanan hukum bagi kekhususan orang Indonesia. Menyangkut bidang yang disebut untuk dewa sesuai dengan bidang yang netral, tidak sulit mengunifikasikannya missal: KUHAP, tidak sulit dalam hak;
P Perasaan dan pemikiran anggota masyarakat untuk menyatukan peraturan-peraturannya.
P Sedangkan mengenai isinya tetap menghadapi kesulitan yang tak terhingga, misal bidang perdagangan dalam perdata yang berhubungan dengan perjanjian, bidang ini sudut isinya tetap tidak sangat sulit perasaan anggota masyarakat untuk menyatukannya.
P Mungkin di mintakan masukan yang diperlukan oleh pihak yang merasa bersangkutan dengan masalahnya, hal yang diangkat tersulit dalam dalam bidang hukum yang berhubungan dengan rasa kepercayaan keagamaan. Misalnya; bidang kekeluargaan, namun untuk bidang ini ini telah di rumus dengan suatu idang hukum yang berat.



2.14 Kodifikasi
Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu ;
1. Kodifikasi Terbuka
Kodifikasi Terbuka adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan–tambahan diluar induk kondifikasi. Pertama atau semula maksudnya induk permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam suatu buku kumpulan peraturan yang sistematis, tetapi diluar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan di luar kumpulan peraturan itu isinya menyangkut permasalahan – permasalahan dalam kumpulan peraturan pertama tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukum itu sendiri sistem ini mempunyai kebaikan ialah:

“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan “.

2. Kodifikasi Tertutup
Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
Catatan:
Dulu kodifikasi tertutup masih bisa dilaksanakan bahkan tentang bidang suatu hukum lengkap dan perkasanya perubahan kehendak masyarakat mengenai suatu bidang hukum agak lambat. Sekarang nyatanya kepeningan hukum mendesak agar dimana-mana yang dilakukan adalah Kodifikasi Terbuka.
Isinya:
1. Politik Hukum Lama.
2. Unifikasi Di Zaman Hindia Belanda (Indonesia) Gagal.
3. Penduduk Terpecah Menjadi.
4. Penduduk Bangsa Eropa.
5. Penduduk Bangsa Timur Asing.
6. Pendudk Bangsa Pribadi (Indonesia).
7. Pemikiran Bangsa Indonesia Terpecah-Pecah Pula.
8. Pendidikan Bangsa Indonesia.
9. Hasil Pendidikan Barat.
10. Hasil Pendidikan Timur.



2.15 Politik Hukum Baru

Politik hukum baru di Indonesia muali pada tanggal 17 Agustus 1945 (versi Indonesia). Kemerdekaan Indonesia Belanda adalah; 19 desember 1949 yaitu sewaktu adanya KMB di Denhaag (Belanda).

Apa syarat untuk membuat atau membentuk Politik Hukum sendiri bagi suatu Negara:
1. Negara tersebut negara Merdeka.
2. Negara tersebut yang mempunyai Kedaulatan keluar dan kedalam
Kedaulatan Keluar: Negara lain mengakui bahwa Negara kita merdeka.
Kedaulatan Kedalam: Kedaulatan Negara diakui oleh seluruh Warga Negara.
3. Ada keinginann untuk membuat hukum yang tujuannya untuk mensejahterakan Masyarakat.

Sumber-Sumber Hukum Bagi Politik antara lain ;
1. Konstitusi
a. Kebijakan (tertulis atau undang-undang)
b. Kebijakan tidak tertulis atau tidak.
Antara lain :
1. UUD 1945 ~ suppel tapi perbidang atau perlapangan hukum:
-- Perdata, pidana, dagang, tata usaha negara, tata negara.
-- Persektor
Contohnya: di sektor ekonomi, ketenagakerjaan, Accaunting, management, sosial politik, politik bisnis.
2. Kebijakan tidak tertulis dengan hukum adatnya.
Adat kita menyatu dengan sumber politik Hukum:
Contoh: 1. Hukum perkawinan, UU No. 1 1974 tetapi masih menyelenggarakan pertunangan. 2. Adanya pelarangan menikah antara 2 Agama yang berbeda.

Apa bahan baku dari Politik Hukum (Indonesia Hukum Nasional Yang Baru):
1. Hukum Islam
2. Hukum Adat
3. Hukum Barat

Ada:
1. Cara rakyat Indonesia sebagian besar beragama Islam.
2. Peraturan di Indonesia mengadopsi Asas Hukum Islam Bukti: UU No. 1. 1974 ~ asas monogami. Karena hukum aslinya rakyat Indonesia adalah Adat Indonesia.
hukum rakyat yang diambil oleh hukum Indonesia adalah sistemnya yang baik.



Pihak yang tersebut dalam Pembentukan Politik Hukum:
8 Negara ~ Pemerintah
8 Parpol ~ Partai.
8 Para Pakar ~ ahli hukum dengan tulisan dan doktren dan pendapat.
8 Warga Negara ~ Kesadaran Hukumnya ~ bila warga negara kesadraan hukum tinggi maka politik hukumnya tinggi begitu sebaliknya.

Bagi Indonesia Politik Hukum dicantumkan dalam :
1. Konsitusi = garis besar politik Hukum.
2. UU = ketentuan Incroteto = ketentuan yang berlaku.
3. Kebijaksanaan yang lain = pelengkap untuk pemersatu.
4. Adat = Berupa Nilai.
5. GBHN = Berupa Program
6. Hukum Islam, yang diambil adalah nilainya.

Sedangkan dari sisi produk Perundang-undangan. Terjadi perubahan Politik Hukum, yakni: dengan dikeluarkannya beberapa UU yang semula belum ada, yakni:
1. UU No 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.
2. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.
3. UU Lingkungan Hidup.
4. UU Perburuhan.
5. UU Perbankan, Dsb.

Kemudian Prof. Hazairin berpendapat bahwa:
1. Dipakainya Hukum Adat sebagai sumber Hukum Nasional telah disebakan Hukum Adat sudah Eksis dalam budaya dan perasaan Bangsa Indonesia.
2. Di pakainya Hukum Islam sebagai sumber Hukum Nasional karena mayoritas Penduduk Indonesia beragama Islam ~ Iman.
3. Terhadap Hukum Adat dan Hukum Islam tersebut hanya diambil asas-asasnya saja.
4. Hukum Barat dijadikan sumber Hukum Nasional juga berkaitan dengan urusan-urusan Internasional atau berkaitan dengan Hukum atau perdagangan Internasional.

Tahun 1929, Kleintjes menulis dalam sebuah buku, yang isinya :
1. Pokok-pokok Hukun Tentang Negara dan Hukum Antar Negara yang berlaku di Hindia Belanda.
2. Beberapa aspek pranata Hukum yang dijumpai di Hindia Belanda.



Tahun 1932, Van Vollen Hoven dalam pidatonya yang berjudul “Romantika Dalam Hukum Indonesia” menyatakan:
1. Hukum Indonesia harusnya menuju “Hukum Yang Mandiri” dan jangan hanya menjadi tambahan saja bagi Hukum Belanda di Hindia Belanda.
2. Idealnya, sejak Tahun 1945 Indonesia sudah memiliki Politik Hukumnya sendiri yang sesuai dengan situasi dan kondisi Bangsa indonesia.

Tahun 1952, Dormeier membuka wacana dengan cara:
a. Menulis buku “Pengantar Ilmu Hukum” (buku PIH karangannya ini adalah buku PIH pertama dalam Bahasa Indonesia).
b. Menulis bentuk-bentuk khusus Hukum yang berlaku di Indonesia.

Tahun 1955, Lemaire Deskripsi Hukum Indonesia.

Tahun 1965, Daniel S.Lev menyatakan Transformasi yang sesungguhnya terhadap:
1. Hukum masa Kolonial, terutama tergantung dari pembentukan Ide-ide baru, yang akan mendorong ke arah bentuk Hukum yang sama sekali berbeda dengan Hukum Kolonial.
2. Sejak sebelum kemerdekaan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia sudah banyak usulan agar Negara Republik indonesia memiliki Hukum Politik dsendiri, bukan Politik Hukum yang sama dengan Politik Hukum Belanda. Usulan-usulan tersebut.

Tahun 1966, Utrecht membuat buku dengan judul: “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”.

Tahun 1977, Ahmad Sanusi menyatakan PTHI hendaknya dipahami sebagai penguraian Deskritif-Analistis yang tekanannya lebih dikhususkan bagi Ilmu Hukum Indonesia, menjelaskan sifat-sifat spesifik dari Hukum Indonesia dengan memberikan contoh-contohnya sendiri.
a. Persoalan Hukum di Indonesia dan Negara-negara baru lainnya tidak hanya sekedar penciptaan Hukum baru yang dapat ditujukan pada hubungan Perdata dan Publik dengan karekteristiknya yang telah cukup diketahui.
b. Harus diusahakan pendobrakan cara berpikir Hukum kolonial dan penggantinya dengan cara berpikir yang didorong oleh kebutuhan menumbuhkan Hukum setempat bagi Negara yang telah merdeka.



Tahun 1978 , DANIEL S. LEV menlis aspek Politiknya dengan menyatakan dan kedudukan Hukum di Negara republik indonesia sebaian besar merupakn perjuangan yang hanya dapat dimengerti secara lebih baik dengan memahami Sosial Poltik daripada kultural.
a. Hukum Indonesia harus memberi tempat kepada Rasa Hukum, Pengertian Hukum, Paham Hukum yang khas (Indonesia).
b. Hendaknya ada pelajaran Hukum indonesia.

Tahun 1979, Purnadi dan Suryono Sukamto menyatakan: Hukum Negara (Tata Negara) adalah Struktur dan proses perangkaat kaedah-kaedah Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta bwerbentuk tertulis.

Tahun 1986, John Ball menyatakan: Persoalan Hukum di Indonesia adalah: persoalan dalam rangka mewujudkan Hukum Nasional di Indonesia, yaitu persoalan yang terutama bertumpu pada realita alam Indonesia.



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan
Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan– perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan–kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat.

Politik Hukum dapat disimpulkan menurut pandangan penulis: landasan utama yang dipergunakan oleh pemerintah, untuk menjalankan pranata hukum, guna menyukseskan supremasi hukum dalam rangka mencapai tujuan pembentukan negara yang berdasarkan keadilan, kemakmuran, kedamaian, dan penuh dengan demokrasi (bersolidaritas).

B. Saran
Politik Hukum tentu harus diterapkan bagi Pemerintah Indonesia, agar Pemerintahan tertata secara Politik maupun Hukum. Politik dan Hukum tak dapat dipisahkan satu sama lain saling membantu dan mendukung, jika hanya salah satu satu tidak dipergunakan nyaris akan berakibat ketidakseimbangan dalam pemerintah, banyaknya korupsi, terjadi kerusuhan dimana-mana, ketidakdilan menjadi lumrah, hukum menjadi mudah untuk dibeli. Kalau keadaannya seperti itu jelas, kondisi Indonesia sedang terancam, lihatlah sekarang yang kerapkali terjadi itu karena ketidakseimbangan politik hukum tidak bersatu, malah politik dan hukum terpisah sehingga perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan.

Jadi, yang perlu ditekankan Pemerintah Indonesia harus memakai landasan Politik Hukum dalam menjalankan program-program pemerintah jangan sampai ulah oknum terulang, jangan sampai kemerdekan menjadi pengekangan keadilan, dan hal lain yang tidak diinginkan. Harus ada kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, sehingga supremasi hukum dapat berjalan dengan semestinya.




CATATAN KAKI:

1 Asaad 36. Definisi Politik Hukum. http://asaad36.blogspot.com/2010/11/definisi-politik-hukum.html
2 Zahab, Balian. Apa Politik Hukum Itu. http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/


DAFTAR PUSTAKA

Zahab, Balian. Apa Politik Hukum Itu. http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/
Nebus, Georgo. Definisi Politik Hukum. http://georgonebus.blogspot.com/2011/03/definisi-politik-hukum.html
Asaad36. Definisi Politik Hukum. http://asaad36.blogspot.com/2010/11/definisi-politik-hukum.html

Hussein, Adam Nurul. Makalah Politik Hukum ~ MEMBEDAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA. Penerbit: STKIP PGRI Sukabumi. Cetakan 1, Juli 2011.

Belum ada Komentar untuk "MEMBEDAH POLITIK HUKUM DI INDONESIA"

Posting Komentar

BACALAH SEBELUM BERKOMENTAR

Dilarang berkomentar dengan akun Unknow, akun Profil Tidak Tersedia, akun yang tidak dengan nama asli. Dilarang berkomentar dengan menaruh link didalam komentar baik link hidup maupun link mati.

Kenapa?
Karena kami tidak akan menayangkan komentar-komentar tersebut. Kami hanya menayangkan komentar yang relevan dengan isi pembahasan artikel dan komentar yang berbobot dan bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Teh Celup Herbal Bidara Ruqyah

Rp. 30.000 (isi 25 celup/belum ongkir)

PESAN MELALUI WHATSAPPS : 08997527700